sololevelingmangaonline.net – Washington D.C. Senat Amerika Serikat gagal memajukan resolusi yang bertujuan membatasi kewenangan Presiden dalam menggunakan kekuatan militer terhadap Iran. Pada Kamis malam waktu setempat, hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa usulan tersebut tidak mencapai ambang batas 60 suara yang diperlukan untuk melanjutkan pembahasan. Sebanyak 49 senator menyatakan dukungan, sementara 46 lainnya menolak. Sisanya absen.
Partai Republik Solid, Dukungan Demokrat Tidak Cukup
Partai Republik tetap kompak menolak resolusi tersebut. Mereka menganggap pembatasan kekuasaan eksekutif dalam urusan militer akan melemahkan posisi Amerika di mata musuh-musuhnya. Sementara itu, hampir seluruh anggota Partai Demokrat mendukung resolusi tersebut, namun gagal meraih cukup suara untuk melanjutkan proses legislasi. Senator independen yang biasa bersekutu dengan Demokrat juga turut mendukung.
Kekhawatiran Meningkat atas Aksi Militer Sepihak
Usulan resolusi ini muncul setelah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa tahun terakhir. Serangan udara terhadap Jenderal Qassem Soleimani pada tahun 2020 menjadi pemicu utama kekhawatiran terhadap aksi militer sepihak tanpa persetujuan Kongres. Para pengusul resolusi menekankan pentingnya membatasi kewenangan presiden dalam memulai konflik bersenjata agar tidak melanggar Konstitusi.
Penolakan dari Gedung Putih dan Para Pendukungnya
Gedung Putih secara terbuka menentang resolusi ini. Pemerintah menegaskan bahwa presiden memiliki kewenangan penuh untuk bertindak cepat dalam menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasional. Senator Partai Republik yang setia kepada pemerintahan menilai pembatasan tersebut sebagai hambatan dalam menjaga keamanan negara. Mereka memperingatkan bahwa resolusi seperti ini akan mengirimkan sinyal kelemahan kepada musuh.
Kelompok Advokasi dan Veteran Menyerukan Reformasi
Beberapa kelompok advokasi sipil dan organisasi veteran menyayangkan hasil pemungutan suara. Mereka menganggap Kongres seharusnya lebih berani mengontrol keputusan perang agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Mereka juga menyoroti bahwa warga sipil dan anggota militer menjadi korban ketika keputusan perang tidak melalui debat publik dan persetujuan legislatif.
Masa Depan Resolusi Masih Tidak Pasti
Para pendukung resolusi berjanji akan terus memperjuangkan pembatasan kekuasaan perang depo 10k. Mereka menyusun strategi baru untuk memperkenalkan rancangan undang-undang serupa di masa mendatang. Namun, selama Partai Republik tetap menguasai kursi mayoritas atau mendominasi pemungutan suara, peluang keberhasilan tetap kecil. Resolusi ini menunjukkan perdebatan sengit yang terus berlangsung mengenai keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan.